TAMAN PUJAAN BANGSA MARGARANA

Taman Pujaan Bangsa itu dibangun pada tahun 1954, delapan tahun setelah peristiwa heroik Puputan Margarana. Diresmikan oleh pemerintah pusat sebagai Taman Pujaan Bangsa memiliki luas areal mencapai 25 hektar, menampung 1.342 nisan pahlawan perang kemerdekaan Indonesia di Bali.

Dari Denpasar, memerlukan waktu kira-kira 45 menit untuk mencapai TPB Margarana. Daerahnya berbukit-bukit sehingga sangat cocok, untuk strategi perang gerilya. Ketika masuk areal depan TPB Margarana terhampar kebun kelapa (sebelah barat) walau tak seberapa luas.

Di bagian timur terdapat beberapa warung dan fasilitas telepon umum serta rumah pengelolantaman yang siap membantu anda yang ingin mengetahui seluk beluk taman Margarana. Sebelum memasuki areal taman, kita wajib membaca petunjuk yang telah terpampang di gapura atau dapat pula meminta petunjuk dari pengelola TPB Margarana.

Di dalam areal taman terdapat tugu megah yang konon di bawahnya adalah tempat gugurnya I Gusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai merupakan penggagas Puputan Margarana. Keputusan perang Puputan Margarana diambil setelah pasukan I Gusti Ngurah Rai dikepung dari seluruh sisi Desa Marga. Maka tak ada jalan lain selain perang habis-habisan (puputan). Satu-satunya yang berhasil lolos dari Puputan Margarana hanya I Wayan Sanur (alm), namun veteran perang kemerdekaan lain yang masih hidup sudah tinggal beberapa saja.

Pada sisi-sisi tugu terdapat potongan surat yang dikirim oleh I Gusti Ngurah Rai kepada NICA berisi penolakan perintah untuk tunduk pada NICA.Wantilan cukup luas mengapit lapangan, tepat di depan tugu. Setelah melewati jalan di belakang tugu, kita akan mendapatkan hamparan nisan para pahlawan dari seluruh Bali. 

Pada sisi timur areal taman terdapat museum perjuangan Puputan Margarana. Seperti museum perjuangan yang lain terdapat peninggalan dari para pejuang misalnya senjata tajam dan api, pakaian para pejuang, peta pertempuran serta alat komunikasi yang dipakai saat perang kemerdekaan.

Dan sudah menjadi tradisi setiap tanggal 20 Nopember diadakan ziarah ke Taman Pujaan Bangsa Margarana selain kegiatan rutin gerak jalan 45 Puputan Margarana. Hanya saja kalau kita ingin memasuki areal jangan dalam keadaan tidak suci alis berhalangan. Dan ini telah terbukti ada orang kesurupan di dalam areal karena malu mengatakan sedang berhalangan. Suasana magis memang menyeruak di areal tersebut. Ini muncul barangkali letupan heroisme kejiwaan yang mendasari Puputan Margarana.  Pada Tanggal 20 November 1946 terjadilah pertempuran habis-habisan antara pasukan pejuang Republik Indonesia melawan kaum penjajah Belanda,di Banjar Kelaci, Desa Marga di bawah pimpinan Kolonel I Gusti Ngurah Rai. Pertempuran ini terkenal dengan nama Perang Puputan Margarana.I Gusti Ngurah Rai beserta segenap pasukannya gugur didalam pertempuran tersebut dan seluruh abu jenazah para pahlawan bangsa ini dimakamkan di sini, yang terletak kurang lebih 25 km dari Denpasar atau kurang lebih 10 km dari kota Tabanan.Di Candi Pahlawan ini kita dapat menyaksikan beberapa tulisan yang merupakan surat dari I Gusti Ngurah Rai bersama seluruh anggota pasukannya yang terkenal dengan sebutan CIUNG WANARA tidak akan mau berkompromi atau menyerah kepada penjajah.

Sumber :

https://www.tabanankab.go.id/ (Website/Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Tabanan)

Label:

Kabupaten, Bali, Nusa Tenggara

Artikel Terkait:

SEJARAH KOTA DENPASAR

TAMAN PUJAAN BANGSA MARGARANA

SEJARAH KERAJAAN KLUNGKUNG

SEJARAH DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

SEJARAH DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

SEJARAH DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

SEJARAH DAERAH KABUPATEN BADUNG

SEJARAH DAERAH KABUPATEN BULELENG

SEJARAH DAERAH KABUPATEN BANGLI

SEJARAH DAERAH KABUPATEN GIANYAR

SEJARAH DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Ida I Dewa Agung Jambe adalah Pendiri  Kerajaan Klungkung tahun 1686 dan merupakan penerus Dinasti Gelgel. Kerajaan Gelgel   pada waktu itu merupakan pusat kerajaan di Bali dan masa keemasan kerajaan ini tercipta pada masa pemerintahan Dalem Watu Renggong ,  di mana kemakmuran dan kesejahteraan rakyat berhasil dicapai .

Pada tahun 1650 telah terjadi pemberontakan oleh seorang Perdana Menteri  Kerajaan bernama I Gusti Agung Maruti  yang menyebabkan runtuhnya Kerajaan Gelgel yang pada saat itu  diperintah Dalem Dimade. Gusti Agung Maruti mengambil alih Kerajaan tersebut dari tangan Dalem Dimade raja terakhir yang memerintah kerajaan Gelgel. Pada waktu itu Dalem Dimade menyelamatkan diri dengan mengungsi ke Desa Guliang di wilayah Kerajaan  Bangli . Salah seorang Putranya yakni Ida I Dewa Agung Jambe sebagai mana tersebut di atas kemudian berhasil kembali merebut kerajaan Gelgel dari cengkraman I Gusti Agung Maruti pada  tahun 1686 Masehi . Sejak itu Gelgel tidak lagi sebagai tempat kerajaan . Di suatu daerah yang letaknya agak ke utara dari Gelgel, dan daerah ini dinamai Klungkung, disitulah kemudian Ida I Dewa Agung Jambe mendirikan  Istana tempat tinggal. Istana ini kemudian dinamakan Semarapura atau Semarajaya . Sejak itu gelar  “Dalem” tidak lagi dipergunakan bagi raja- raja yang memerintah di  Kerajaan Klungkung. Gelar yang disandang secara turun – temurun oleh raja – raja Klungkung  disebut “ Dewa Agung “.

Beberapa raja telah memerintah secara turun – temurun di Kerajaan klungkung , dan yang terakhir adalah Ida I Dewa Agung  Gede  Jambe ( Ida I Dewa  Agung Putra IV ), kebetulan namanya sama dengan nama raja yang telah mendirikan Kerajaan Klungkung  ini . Kerajaan Klungkung tidak bertahan lama, wilayah kerajaan terbelah menjadi kerajaan-kerajaan kecil seperti kerajaan Badung, Gianyar, Karangasem, Buleleng, Bangli, Tabanan, Jembrana, Denpasar dan kerajaan Klungkung sendiri.

Pada masa  pemerintahan raja Klungkung terakhir yaitu Ida I Dewa Agung Gede Jambe  tepatnya  pada tanggal 28 April 1908 telah terjadi suatu peristiwa yang  menggemparkan di Kerajaan  Klungkung . Serdadu Belanda di bawah Komando Jenderal M . B . Rost Van Tonningen telah melakukan serangan terhadap Kerajaan  Klungkung .

Raja Ida I Dewa Agung Jambe dengan disertai para Bahudanda ( Pembesar Kerajaan ) dan segenap rakyatnya yang setia berupaya melakukan perlawanan yang  gigih terhadap serangan bengis pasukan Belanda tersebut , namun sia – sia.  Akhirnya  Raja bersama sekalian  dengan pengikutnya gugur di medan Puputan. Sedangkan di  pihak  Belanda walaupun ada juga beberapa  yang tewas dan luka – luka, tapi ini tidak berarti apa – apa bagi keutuhan pasukan Belanda, namun cukup memberikan pukulan  psikologis terhadap Belanda. Kejadian itu sampai sekarang dikenal sebagai “PUPUTAN KLUNGKUNG “. Sejak itu Kerajaan Klungkung  dan seluruh Bali menjadi  jajahan Belanda .

Guna memulihkan situasi Kerajaan Klungkung yang baru saja ditaklukkan yaitu dalam upaya agar rakyatnya mau memberikan simpati dan dukungan  kepada Pemerintah Kerajaan yang baru, maka Pemerintah Hindia – Belanda  telah memutuskan untuk mengangkat  seorang tokoh yang tepat untuk menjadi raja. Tokoh tersebut tiada lain ialah  Ida I Dewa Agung Gede Oka Geg . Penobatannya yakni sebagai regen  ( Zelfbesturder Landschap Van Klungkung  ) dilakukan  pada bulan Juli 1929. Siasat ini dapat memulihkan keadaan di Kerajaan Klungkung  sampai akhirnya bangsa Indonesia memploklamirkan Kemerdekaannya pada tanggal  17 Agustus 1945.

Zelfbestuur atau dikenal juga dengan istilah swapraja adalah istilah untuk  wilayah yang memiliki hak pemerintahan sendiri. Status swapraja berarti daerah tersebut dipimpin oleh pribumi serta  berhak mengatur urusan administrasi, hukum, dan budaya internalnya. Pemerintahan pendudukan Jepang (1942-1945) menggantikan status daerah swapraja menjadi kochi. Selanjutnya Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, melalui Undang-undang Darurat Republik Indonesia no 69 tahun 1958 tanggal 9 Agustus 1958 tentang Pembentukan daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Daerah Swapraja Klungkung diubah bentuknya menjadi Daerah Tingkat II Klungkung.

Ketika dilaksanakannya Undang-Undang No. 18 tahun 1965, maka DATI II diubah dengan nama Kabupaten DATI II dan kemudian  disempurnakan lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 5 tahun 1974 yang menggantikan nama Kabupaten. Dan seiring dengan perjalanan sang waktu, ibu kota kabupaten yakni Kota Klungkung pun diubah dan diresmikan namanya menjadi Kota Semarapura pada 28 April 1992 oleh Menteri Dalam Negeri Rudini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.18 tahun 1992. Selanjutnya, setiap 28 April ditetapkan sebagai Hari Puputan Klungkung dan HUT Kota Semarapura. Hari jadi kota Semarapura bertepatan juga dengan peresmian Monumen Puputan Klungkung.

Sumber :

https://www.klungkungkab.go.id (Website/Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Klungkung)

Label:

Kabupaten, Bali, Nusa Tenggara

Artikel Terkait:

SEJARAH KOTA DENPASAR

TAMAN PUJAAN BANGSA MARGARANA

SEJARAH KERAJAAN KLUNGKUNG

SEJARAH DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

SEJARAH DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

SEJARAH DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

SEJARAH DAERAH KABUPATEN BADUNG

SEJARAH DAERAH KABUPATEN BULELENG

SEJARAH DAERAH KABUPATEN BANGLI

SEJARAH DAERAH KABUPATEN GIANYAR

SEJARAH DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

Sebelum tahun 1908 Kabupaten Karangasem merupakan wilayah kerajaan di bawah kekuasaan raja-raja. Tercatat raja yang terakhir sampai tahun 1908 adalah Ida Anak Agung Gde Djelantik yang membawahi 21 Punggawa, yaitu Karangasem, Seraya, Bugbug, Ababi, Abang, Culik, Kubu, Tianyar, Pesedahan, Manggis, Antiga, Ulakan, Bebandem, Sibetan, Pesangkan, Selat, Muncan, Rendang, Besakih, Sidemen dan Talibeng.

Setelah Belanda menguasai Karangasem, terhitung mulai tanggai 1 Januari 1909 dengan Keputusan Gubernur Djendral Hindia Belanda  tertanggal 28 Desember 1908 No. 22, Kerajaan Karangasem dihapuskan dan dirubah menjadi Gauverments Lanschap Karangasem di bawah Pimpinan I Gusti Gde Djelantik (Anak angkat Raja Ida Anak Agung Gde Djelantik) yang memakai gelar Stedehouder. Jumlah kepunggawaan pada saat itu diciutkan dari 21 menjadi 14, yaitu Karangasem, Bugbug, Ababi, Abang, Kubu, Manggis, Antiga, Bebandem, Sibetan, Pesangkan, Pesangkan Selat, Muncan, Rendang dan Sidemen.

Dengan Keputusan Gubernur Hindia Belanda tertanggal 16 Desember 1921 No. 27 Stbl No. 756 tahun 1921 terhitung mulai tanggal 1 Januari 1922, Gouvernements Lanschap Karangasem dihapuskan, dirubah menjadi daerah otonomi, langsung di bawah Pemerintahan Hindia Belanda, terbentuklah Karangasem Raad yang diketuai oleh Regent I Gusti Agung Bagus Djelantik, yang umum dikenal sebagai Ida Anak Agung Bagus Djelantik, sedangkan sebagai Sekretaris dijabat oleh Controleur Karangasem.

Sebagai Regent Ida Anak Agung Bagus Djelantik masih mempergunakan gelar Stedehouder. Jumlah Punggawa yang sebelumnya berjumlah 14 buah dikurangi lagi sehingga menjadi 8 buah, yaitu : Rendang, Selat, Sidemen, Bebandem, Manggis, Karangasem, Abang, Kubu. Dengan Keputusan Gubernur Djendral Hindia Belanda tertanggal 4 September 1928 No. I gelar Stedehouder diganti dengan gelar Ida Anak Agung Agung Anglurah Ketut Karangasem.

Dengan Keputusan Gubernur Djendral Hindia Belanda tertanggal 30 Juni 1938 No. 1 terhitung mulai tanggal 1 Juli 1938 beliau diangkat menjadi Zelfbesteur Karangasem (terbentuknya swapraja). Bersamaan dengan terbentuknya Zelfbesteur Karangasem, terhitung mulai tanggal 1 Juli 1938 terbentuk pulalah Zelfbesteur - Zelfbesteur di seluruh Bali, yaitu Klungkung, Bangli, Gianyar, Badung, Tabanan, Jembrana dan Buleleng, dimana swapraja-swapraja (Zelfbesteur) tersebut tergabung menjadi federasi dalam bentuk Paruman Agung.

Pada atahun 1942 Jepang masuk ke Bali, Paruman Agung diubah menjadi Sutyo Renmei. Pada tahun 1946 setelah Jepang menyerah, Bali menjadi bagian dari Pemerintah Negara Indonesia Timur dan Swapraja di Bali diubah menjadi Dewan Raja-Raja dengan berkedudukan di Denpasar dan diketuai oleh seorang Raja.

Pada bulan Oktober 1950, Swapraja Karangasem berbentuk Dewan Pemerintahan Karangasem yang diketuai oleh ketua Dewan Pemerintahan Harian yang dijabat oleh Kepala Swapraja (Raja) serta dibantu oleh para anggota Majelis Pemerintah Harian. Pada tahun 1951, istilah Anggota Majelis Pemerintah Harian diganti menjadi Anggota Dewan Pemerintah Karangasem. Berdasarkan UU No. 69 tahun 1958 terhitung mulai tanggal 1 Desember 1958, daerah-daerah swapraja diubah menjadi Daerah Tingkat II Karangasem.

Sejarah Singkat Kota Amlapura

Menurut Pebancangah Babad Dalem, bahwa semenjak bertahta Raja I Dewa Karang Amla, Wilayah Kota Amlapura ini disebut Desa Batuaya. Kemudian tahta berganti sampai masa raja Ida Anak Agung Agung Anglurah Ketut Karangasem, yang istananya di Puri Amlaraja, pada saat itu sebutan Karangasem sudah dipakai, yang dalam hal ini dikukuhkan oleh Piagam Pura Bukit. Dengan bertahtanya Raja Anak Agung Gde Putu dan Anak Agung Gde Oka, Awig-Awig Desa Batuaya diubah menjadi Awig-Awig Amlapura. Kemudian dibawah pemerintahan Anak Agung Gde Jelantik, sebutan Wilayah Kota Amlapura ini kembali disebut Karangasem sebagai suatu pusat pemerintahan.

Dengan Keputusan Mentri Dalam Negeri (Mendagri) tertanggal  28 November 1970 No. 284 tahun 1970, terhitung mulai tanggal 17 Agustus 1970, Ibu Kota Karangasem

diubah menjadi Amlapura, kembali sebagai nama Kerajaan Karangasem yang bertahta di Kota Karang Amla (Amla berarti Asem).

Riwayat Singkat Lahirnya Nama Amlapura

Pada saat itu semenjak terjadi penyerahan kekuasaan kerajaan Karangasem dari pemegang tampuk kekuasaan Raja Batuaya kepada pihak Puri Karangasem, merupakan masa peralihan dari sistim kerajan kepada sistem Pemerintahan Republik, dimana wilayah Kota Amlapura sekarang bernama Amlanegantun.

Mula-mula Ibu Kota Karangasem masih berpusat dengan nama Karangasem pula. Mengingat beberapa Kabupaten di Bali sudah memiliki Ibu Kota seperti Buleleng dengan Kota Singaraja - Singa Ambararaja, Jembrana dengan Kota  Negara, Badung dengan Ibu Kota Denpasar, maka dicarilah upaya untuk mencari nama terbaik Ibu Kota Karangasem.

Anak Agung Gde Karang yang menjadi Bupati saat itu berkonsultasi dengan Ketua DPRD Ida Wayan Pidada, hingga menemukan nama Amlepure (Amlapura) yang artinya, Amla berarti buah-buahan, sebagaimana layaknya daerah Karangasem yang memiliki potensi buah-buahan yang sangat beragam, buah apapun yang ada di Bali di Karangasem pun ada. Dari asal nama wilayah Amlanegantun dan sebagai pusat buah-buahan yang beragam, maka lahirlah nama Amlapura (Pura = tempat, Amla = buah).

Nama Amlapura akhirnya diresmikan sebagai Ibu Kota Kabupaten Karangasem  dengan turunnya Kep. Mendagri tanggal 28 Nopember 1970 No. 284 tahun 1970, dan terhitung mulai tanggal 17 Agustus 1970,  Kota Karangasem sebagai Ibu Kota Dati II diubah menjadi Amlapura, bersamaan dengan  Upacara Pembukaan Selubung Monument Lambang Daerah, oleh Panglima Daerah Kepolisian (Pangdak) XV Bali, sebagai Panji kebanggaan Kabupaten Karangasem di Lapangan Tanah Aron. Dan yang menggembirakan saat itu Kabupaten Karangasem menerima penghargaan Sertifikat dan Tropy Patung dan hadiah berupa uang Rp. 200,00 sebagai Kabupaten Terbersih di Bali. Kini Karangasem pada peringatan hut Kota Amlapura ke-39 juga menjadi Kota Terbersih tidak hanya se-Propinsi Bali tetapi se-Indonesia dengan meraih Trophy Adipura.

Lambang Daerah diambil dari simbol Gunung Agung yang mengepulkan asap dengan membentuk Pulau Bali dengan Tugu Pahlawan di tengah, dikelilingi padi dan kapas menandakan simbol kemakmuran Gunung Agung dengan Pura Besakih sebagai pusat ritual umat Hindhu serta memiliki sejarah sebagai daerah perjuangan, murah sandang pangan, gemah ripah loh jinawi berkat lahar Gunung Agung.

Sedangkan garis merah merupakan simbol Karangasem ngemong Pura Kiduling Kreteg di Besakih.

Sumber:

http://karangasemkab.go.id/ (Website/Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Karangasem)

Label:

Kabupaten, Bali, Nusa Tenggara

Artikel Terkait:

SEJARAH KOTA DENPASAR

TAMAN PUJAAN BANGSA MARGARANA

SEJARAH KERAJAAN KLUNGKUNG

SEJARAH DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

SEJARAH DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

SEJARAH DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

SEJARAH DAERAH KABUPATEN BADUNG

SEJARAH DAERAH KABUPATEN BULELENG

SEJARAH DAERAH KABUPATEN BANGLI

SEJARAH DAERAH KABUPATEN GIANYAR

SEJARAH DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

Berdasarkan bukti-bukti arkeologis dapat di interprestasikan bahwa munculnya komunitas di Jembrana sejak 6000 tahun yang lalu. Dari perspektif semiotik, asal-usul nama tempat atau kawasan mengacu nama-nama fauna dan flora. Munculnya nama Jembrana berasal dari kawasan hutan belantara (Jimbar-Wana) yang dihuni raja ular (Naga-Raja). Sifat-sifat mitologis dari penyebutan nama-nama tempat telah mentradisi melalui cerita turun-temurun di kalangan penduduk. Berdasarkan cerita rakyat dan tradisi lisan (folklore) yang muncul telah memberi inspirasi di kalangan pembangun lembaga kekuasaan tradisional (raja dan kerajaan)

Raja dan pengikutnya yaitu rakyat yang berasal dari etnik Bali Hindu maupun dari etnik non Bali yang beragama Islam telah membangun kraton sebagai pusat pemerintahan yang diberi nama Puri Gede Jembrana pada awal abad XVII oleh I Gusti Made Yasa (penguasa Brangbang). Raja I yang memerintah di kraton (Puri) Gede Agung Jembrana adalah I Gusti Ngurah Jembrana. Selain kraton, diberikan pula rakyat pengikut (wadwa),busana kerajaan yang dilengkapi barang-barang pusaka berupa tombak dan tulup. Demikian pula keris pusaka yang diberi nama "Ki Tatas" untuk memperbesar kewibawaan kerajaan. Tercatat bahwa ada tiga orang raja yang berkuasa di pusat pemerintahan yaitu di Kraton (Puri) Agung Jembrana.

Sejak kekuasaan kerajaan dipegang oleh Raja Jembrana I Gusti Gede Seloka, Kraton (Puri) baru sebagai pusat pemerintahan dibangun. Kraton (Puri) yang dibangun itu diberi nama Puri Agung Negeri pada awal abad XIX. Kemudian lebih dikenal dengan nama Puri Agung Negara. Patut diketahui bahwa raja-raja yang memerintah di Kerajaan Jembrana berikutnya pun memusatkan birokrasi pemerintahannya di Kraton (Puri) Agung Negara. Patut dicatat pula bahwa ada dua periode birokrasi pemerintahan yang berpusat di Kraton (Puri) Agung Negara.

Periode pertama ditandai oleh birokrasi pemerintahan kerajaan tradisional yang berlangsung sampai tahun 1855. Telah tercatat pada lembaran dokumen arsip pemerintahan Gubernemen bahwa kerajaan Jembrana yang otonom diduduki oleh Raja Jembrana V (Sri Padoeka Ratoe) I Goesti Poetoe Ngoerah Djembrana (1839 - 1855). Ketika berlangsung pemerintahannya lah telah ditanda tangani piagam perjanjian persahabatan bilateral anatara pihak pemerintah kerajaan dengan pihak pemerintah Kolonial Hindia Belanda (Gubernemen) pada tanggal 30 Juni 1849.

Periode kedua selanjutnya digantikan oleh birokrasi modern, melalui tata pemerintahan daerah (Regentschap) yang merupakan bagian dari wilayah administratif Keresidenan Banyuwangi. Pemerintahan daerah Regentschap yang dikepalai oleh seorang kepala pribumi (Regent) sebagai pejabat yang dimasukkan dalam struktur birokrasi Kolonial Modern Gubernemen yang berpusat di Batavia. Status pemerintahan daerah (Regentschap) berlangsung selama 26 tahun (1856 - 1882).

Pada masa Kerajaan Jembrana VI I Gusti Ngurah Made Pasekan (1855 - 1866) mengalami dua peralihan status yaitu 1855 - 1862 sebagai Raja Jembrana dan 1862 - 1866 sebagai status Regent (Bupati) kedudukan kerajaan berada di Puri Pacekan Jembrana.

Ketika reorganisasi pemerintahan di daerah diberlakukan berdasarkan Staatblad Nomor 123 tahun 1882, maka untuk wilayah administratif Bali dan Lombok diberi status wilayah administratif Keresidenan tersendiri. Wilayah Keresidenan Bali dan Lombok dibagi lagi menjadi dua daerah (Afdelingen) yaitu Afdeling Buleleng dan Afdeling Jembrana berdasarkan Staatblad Nomor 124 tahun 1882 dengan satu ibukota yaitu Singaraja. Selanjutnya daerah Afdeling Jembrana terbagi atas distrik-distrik yang pada waktu itu terdiri dari tiga distrik yaitu Distrik Negara, Distrik Jembrana, dan Distrik Mendoyo. Masing-masing distrik dikepalai oleh seorang Punggawa. Selain distrik juga diberlakukan jabatan Perbekel, khusus yang mengepalai komunitas Islam dan komunitas Timur Asing sebagai kondisi daerah yang unik dari sudut interaksi dan integrasi antar etnik dan antar umat beragama.

Sejak reorganisasi tahun 1882 telah ditetapkan dan disyahkan nama satu ibukota untuk Keresidenan Bali dan Lombok yaitu Singaraja, yang akan membawahi daerah-daerah (Afdeling) Buleleng dan Jembrana. Akan tetapi, pada proses waktu selanjutnya memperhatikan munculnya aspirasi masyarakat di dua daerah afdeling (Buleleng dan Jembrana), maka pihak Gubernemen menanggapi positif.

Respon positif pihak Gubernemen di Batavia dapat dibuktikan dengan diterbitkannya sebuah Lembaran Negara (Staatsblad) tersendiri untuk melakukan pembenahan (Reorganisasi) tata pemerintahan daerah di daerah-daerah (Afdeling) Buleleng dan Jembrana. Pihak Gubernemen dan segenap jajaran bawahan di Departemen Dalam Negeri (Binnenlandsch Bestuur) sangat memperhatikan dan mendukung sepenuhnya aspirasi masyarakat untuk menetapkan nama-nama ibukota Daerah-daerah Afdeling Buleleng dan Afdeling Jembrana. Pihak Gubernemen dalam pertimbangannya ingin mengakhiri kebiasaan yang menyebut nama Ibukota Afdeling Buleleng dan Jembrana di Keresidenan Bali dan Lombok dengan nama lebih dari satu. Semula (Tahun 1882-1895) hanya diberlakukan satu nama Ibukota yaitu Singaraja untuk wilayah Keresidenan Bali dan Lombok yang membawahi Daerah-daerah Afdeling Buleleng dan Afdeling Jembrana. Sejak disetujui dan untuk kemudian, ditetapkanlah nama-nama Ibukota daerah tersendiri terhadap Afdeling Buleleng dan Afdeling Jembrana di Keresidenan Bali dan Lombok. Berdasarkan Staatsblad Van Nederlandsch - Indie Nomor 175 Tahun 1895, sampai seterusnya ditetapkanlah Singaraja dan Negara sebagai ibukota dari masing-masing Afdeling. Dengan demikian, sejak 15 Agustus 1895 berakhirlah nama satu ibu kota: Singaraja sebagai ibukota Keresidenan Bali dan Lombok yang membawahi Daerah-daerah Afdeling Buleleng dan Afdeling Jembrana. Sejak itu pula dimulailah nama-nama Ibukota: Singaraja untuk Keresidenan Bali dan Lombok dan Daerah bagiannya di Afdeling Buleleng, serta Negara untuk Daerah Bagian Afdeling Jembrana.

Munculnya nama-nama Jembrana dan Negara hingga sekarang, memiliki arti tersendiri dari perspektif historis. Rupanya nama-nama yang diwarisi itu telah dipahatkan pada lembaran sejarah di Daerah Jembrana sejak digunakan sebagai nama Kraton (Puri) yaitu Puri Gede / Agung Jembrana dan Puri Agung Negeri Negara. Oleh Karena Kraton atau Puri adalah pusat birokrasi pemerintahan kerajaan tradisional, maka dapat dikatakan bahwa Jembrana dan Negara merupakan Kraton-kraton (Puri) yang dibangun pada permulaan abad XVIII dan permulaan abad XIX adalah tipe kota-kota kerajaan yang bercorak Hinduistik. Jembrana sebagai sebuah kerajaan yang ikut mengisi lembaran sejarah delapan kerajaan (asta negara) di Bali.

Sejak 1 Juli 1938, Daerah (Afdeling, regentschap) Jembrana dan juga daerah-daerah afdeling (Onder-afdeling, regentschap) lainnya di Bali ditetapkan sebagai daerah-daerah swapraja (Zelfbestuurlandschapen) yang masing-masing dikepalai oleh Zelfbestuurder (Raja). Raja di Swapraja Jembrana (Anak Agoeng Bagoes Negara) dan Raja-raja di swapraja lainnya di seluruh Bali terlebih dahulu telah menyatakan kesetiaannya terhadap pemerintah Gubernemen.

Anak Agung Bagoes Negara memegang tampuk pemerintahan di swapraja Jembrana secara terus-menerus selama 29 tahun meskipun terjadi perubahan tatanegara dalam sistem pemerintahan. Kepemimpinannya di Jembrana berlangasung paling lama dibandingkan dengan kepemimpinan yang dipegang oleh pejabat-pejabat pelanjutnya.Selama kepemimpinannya pula, dua nama yaitu Jembrana dengan ibukotanya Negara senantiasa terpateri dalam lembaran sejarah pemerintah di Jembrana, baik dalan periode Pendudukan Jepang (Tahun 1943-1945), peiode Republik Indonesia yang hanya beberapa bulan (Tahun 1946-1950) maupun pada waktu kembali ke periode bentuk Negara Indonesia Timur (Tahun 1946-1950) maupun pada waktu kembali ke periode bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (Tahun 1950-1958).

Jabatan Bupati Kepala Daerah Swatantra Tingkat II Jembrana untuk pertama kalinya dijabat oleh Ida Bagus Gede Dosther dari tahun 1959 sampai tahun 1967. Pada periode selanjutnya jabatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana dijabat oleh Bupati Kapten R. Syafroni (Tahun 1967-1969); Pjs Bupati Drs. Putu Suasnawa (11 Maret - 30 Juni 1969); Bupati I Ketut Sirya (30 Juli 1969-31 Juli 1974); Pjs Bupati Drs. I Nyoman Tastra (31 Juli 1974 - 28 Juli 1975); Bupati Letkol. Liek Rochadi (28 Juli 1975 - 26 Agustus 1980); Bupati Drs. Ida Bagus Ardana (26 Agustus 1980 - 27 Agustus 1990); Bupati Ida Bagus Indugosa,S.H Selama dua kali masa jabatan (27 Agustus 1990 - 27 Agustus 1995 dan dari 27 Agustus 1995 - 27 Agustus 2000); Plt Bupati I Ketut Widjana, S.H (28 Agustus 2000 - 15 Nopember 2000), Prof.Dr.drg. I Gede Winasa menjabat sebagai Bupati Jembrana selama dua periode (15 Nopember 2000 - 10 Oktober 2010) dan I Putu Artha SE, MM. sejak 16 Februari 2011 sampai saat ini.

Dapat dikatakan bahwa, sejak gelar "Bupati" yang mengepalai pemerintahan di Daerah Tingkat II Jembrana untuk pertama kali diberlakukan pada tahun 1959 sampai saat ini, nama "Negara" sebagai ibukota Daerah Kabupaten Jembrana tetap dilestarikan.

Sumber:

http://jembranakab.go.id/ (Website/Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Jembrana)

Label:

Kabupaten, Bali, Nusa Tenggara

Artikel Terkait:

SEJARAH KOTA DENPASAR

TAMAN PUJAAN BANGSA MARGARANA

SEJARAH KERAJAAN KLUNGKUNG

SEJARAH DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

SEJARAH DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

SEJARAH DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

SEJARAH DAERAH KABUPATEN BADUNG

SEJARAH DAERAH KABUPATEN BULELENG

SEJARAH DAERAH KABUPATEN BANGLI

SEJARAH DAERAH KABUPATEN GIANYAR

SEJARAH DAERAH KABUPATEN BADUNG

Sebuah perahu dagang (skunar) terdampar di pantai timur Kerajaan Badung pada jam 06.00 tanggal 27 Mei 1904. Perahu dagang itu bernama Sri Komala berbendera Belanda yang berlayar dari Banjarmasin mengangkut barang dagangan milik pedagang Cina bernama Kwee Tek Tjiang.

Oleh karena kandas dan perahu pecah, maka para penumpang Sri Komala menurunkan barang yang masih bisa diselamatkan antara lain peti kayu, peti seng dan koper kulit. Nakhoda meminta bantuan kepada syahbandar di Sanur untuk menjaga keamanan barang-barang yang diturunkan. Atas permintaan pemilik barang dan atas saran Sik Bo, seorang warga Cina di Sanur, peristiwa kandasnya perahu dilaporkan kepada Ida Bagus Ngurah, penguasa daerah Sanur dengan tujuan untuk ikut mengamankan barang-barang yang telah diturunkan itu.

Sesuai keterangan Kwee Tek Tjiang dan sesuai juga dengan keterangan nakhoda yang diutus serta didampingi Sik Bo pada waktu menghadap Ida Bagus Ngurah, dilaporkan bahwa barang dagangan yang diangkut terdiri dari gula pasir, minyak tanah, dan terasi. Untuk memeriksa kebenaran laporan itu, Ida Bagus Ngurah selaku penguasa Sanur berangkat ke tepi pantai untuk memeriksa langsung. Isianya ternyata sesuai dengan laporan, dan ada tambahan barang berupa roti kering dan sedikit uang kepeng. Berkat bantuan 11 orang tenaga kerja, barang-barang yang masih tersisa di kapal diturunkan dan diangkut. Kesebelas orang itu melakukan tugasnya dengan jujur dan tidak ada yang mencuri.

Utusan Raja Badung datang ke pantai mengadakan pemeriksaan pada tanggal 29 Mei 1904, dua hari setelah perahu itu terdampar. Pada waktu itulah Kwee Tek Tjiang membuat laporan palsu kepada utusan raja dan menyatakan rakyat telah mencuri 3700 ringgit uang perak serta 2300 uang kepeng. Tentu saja laporan ini tidak dapat diterima oleh utusan raja karena tidak disertai bukti.

Oleh karena tidak puas, Kwee Tek Tjiang menghadap langsung kepada Raja Badung yang menolak pengaduan itu, karena selain dipandang tidak sesuai, Kwee Tek Tjiang juga menuduh rakyat Badung merampas perahu itu pada tanggal 27 Mei 1904. Tuduhan itu diulangi lagi oleh residen setelah mendapat laporan, dan bahkan langsung menuntut agar Raja Badung memberikan ganti rugi sebesar 3000 ringgit. Oleh karena rakyat telah menyatakan kejujurannya melalui sumpah, maka pihak Raja Badung tetap pada keyakinannya bahwa apa yang dituduhkan itu hanya merupakan tipu muslihat.

Keyakinan yang teguh dari raja dan rakyat Badung dipandang membahayakan kedudukan pemerintah kolonial di Bali, khususnya Residen (J. Escbach, kemudian G. Bruyn Kops sejak tahun 1906). Perlu diketahui bahwa Van Hentz, Gubernur Jenderal di Batavia sangat berambisi untuk menaklukan seluruh Hindia Belanda, bahkan dapat memecat residen apabila dipandang perlu.

Oleh karena itu residen dan bawahannya perlu menyelamatkan kedudukannya meskipun harus mengorbankan kedaulatan Raja Badung. Residen J. Escbach mengusulkan agar Raja Badung tetap dikenakan denda 3000 ringgit (7500 gulden). Meskipun telah diultimatum, Raja Badung saat itu, I Gusti Ngurah Denpasar, tetap menolak tuiduhan dan tuntutan sampai batas waktu pada tanggal 9 Januari 1905.

Penolakan tegas Raja Badung mengakibatkan pemerintah kolonial mengirim kapal angkatan laut ke perairan Badung untuk melakukan blokade ekonomi. Tindakan kejam pemerintah kolonial melalui patroli angkatan lautnya semakin sering dilakukan, lebih-lebih sikap raja Badung yang tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah terhadap tuntutan ganti rugi. Meskipun pihak kerajaan Badung mengalami kerugian setiap hari sebesar 1500 ringgit dari pemasukan pelabuhan akibat blokade ekonomi itu, Raja Badung tetap tegus pada keyakinannya menolak tuduhan Gubernurmen. Sementara itu blokade ekonomi di darat juga dilakukan dengan cara bekerja sama dengan raja-raja tetangga seperti Gianyar, Bangli, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, namun kerajaan-kerajaan tetangga itu sulit memutuskan hubungan dengan Raja Badung karena kepentingannya masing-masing. Blokade ekonomi yang dilancarkan di laut atau di darat ternyata gagal dan tidak mampu membuat Raja Badung menyerah. Kondisi ini mengakibatkan semakin tegangnya hubungan politik antara Kerajaan Badung dan Pemerintah Gubernurmen.

Oleh karena Raja Badung tetap pada keyakinannya, maka Gubernur Jenderal Van Hentzs mengirim surat secara langsung kepada Raja Badung pada tanggal 17 Juli 1906. selain kepada I Gusti Ngurah Pemecutan dan I Gusti Ngurah Denpasar, Van Hentzs juga mengirim surat kepada Raja Tabanan, I Gusti Ngurah Agung, raja yang dengan tegas memihak Raja Badung. Surat Gubernur Jenderal itu pada pokoknya mengulangi tuntutan pemerintah yang diajukan sebelumnya, bahkan jumlah ganti rugi yang dituntut lebih besar yaitu 5173 ringgit (12.932,50 gulden). Jumlah ini termasuk biaya blokade yang sudah dikeluarkan pemerintah Gubernurmen dan harus dibayar oleh Raja Badung. Substansi penting dari isi surat itu adalah batas waktu yang diberikan. Gubernur Jenderal mengancam akan mengambil tindakan militer apabila Raja Badung dan Tabanan tidak memberikan jawaban yang memuaskan sampai tanggal 1 September 1906.

Ancaman dari Gubernur Jenderal di Batavia tidak sedikitpun mengubah pendirian Raja Badung. Sekalipun pemerintah tertinggi Hindia Belanda di Batavia mengeluarkan surat perintah untuk mengadakan untuk mengadakan untuk mengadakan ekspedisi militer pada tanggal 4 September 1906, Raja Badung telah siap menanggung resiko demi membela kedaulatan kerajaan (Nindihin Gumi Lan Swadharmaning Negara). Dengan didahului pernyataan sumpah menurut Agama Hindu, raja dan rakyat Badung lebih yakin untuk menolak ultimatum dan ancaman Belanda.

Ekspedisi militer V sampai di Selat Badung pada tanggal 12 September 1906. Kekuatan armadanya berjumlah 16 buah kapal, yaitu 9 buah kapal perang, dan 7 buah kapal pengangkut. Kapal-kapal perang tersebut di antaranya ”De Hortog Hendrik, Koningin Wilhelmena, Der Nederlander”, dilengkapi dengan meriam berbagai kaliber. Seluruh personil yang ikut dalam ekspedisi itu berjumlah 3053 orang yang terdiri atas 2312 orang personil militer dan 741 orang sipil termasuk wartawan perang.

Utusan dikirim pada sore harinya untuk menyampaikan ultimatum kepada Raja Badung dan Tabanan agar menyerah dalam tempo 2 x 24 jam. Ultimatum ditolak tegas, sehingga pasukan Belanda mendarat di Pantai Sanur pada tanggal 14 September 1906. Pabean Sanur diduduki dan dijadikan benteng pertahanan mereka untuk melakukan serangan ke arah Kesiman sebagai benteng terdepan Raja Badung.

Laskar Badung yang sudah siap perang memperkuat bentengnya masing-masing di depan Puri Kesiman, Denpasar, dan Pemecutan. Dengan gagah berani mereka berani menjaga puri meskipun dihujani tembakan meriam dari Kapal ”De Hortog Hendrik”. Keesokan harinya Laskar Badung menduduki beberap desa yaitu Taman Intaran, Buruan, dan Sindu. Di Sindu terjadi kontak senjata antara Laskar Badung dan Batalyon 11 Pasukan Belanda.

Namun Laskar Badung yang datang dari Kelandis dan Bengkel bergerak menuju Kepisah dan mencapai Tanjung Bungkak, menyusul 500 laskar dari Kesiman di bawah pimpinan I Gusti Gde Ngurah Kesiman bergerak ke selatan. Sebagian dari mereka bersenjatakan tombak, keris, pedang, dan senapan telah menduduki sebagian besar wilayah Sanur. Mengetahui kehadiran laskar Badung yang terutama terlihat jelas dari Laskar Tombak, maka pasukan Belanda melepaskan tembakan salvo dari benteng pertahanan mereka yang berjarak hanya 100 meter. Terjadilah pertempuran hebat, satu melawan satu di seluruh Desa Sanur pada tanggal 15 September 1906. Di kedua pihak jatuh korban. Pasukan Belanda banyak yang mengalami luka-luka, sedangkan dari Laskar Badung tercatat 33 orang tewas dan 12 orang luka akibat tembakan meriam.

Laskar Badung di Renon memasang ranjau dari bambu untuk membendung dan menghambat serangan pasukan kavaleri Belanda yang menggunakan kuda. Pertahanan di desa-desa yang mengelilingi 3 puri, yaitu Puri Kesiman, Puri Denpasar, dan Puri Pemecutan diperkuat termasuk desa-desa di Renon, Lantang Bejuh, Sesetan, Panjer, Kelandis, Bengkel, dan Tanjung Bungkak.

Pasukan Belanda di bawah pimpinan Rost Van Toningen bergerak meninggalkan benteng di Pabean Sanur pada tanggal 16 September 1906, jam 07.00. Pasukan itu bergerak mengikuti jalan besar ke sebelah barat menuju Tanjung Bungkak, yang terdiri atas batalyon 18 dan 20, sedangkan batalyon 11 bergerak di sebelah kiri. Kedatangan batalyon 18 dan 20 di Desa Panjer disambut oleh serangan gencar dari sekitar 2000 orang anggota Laskar Badung. Karena matahari hampir terbenam, dengan cepat pasukan Belanda meninggalkan medan pertempuran untuk kembali ke bentengnya di Sanur. Pada waktu mereka tiba di benteng, sekitar 30 orang anggota laskar Kerajaan Badung dari Kesiman menyerang Pabean Sanur namun tembakan yang dilepaskan angkatan laut Belanda berhasil memukul mundur laskar kerajaan. Perang sehari pada tanggal 16 September di sekitar Panjer dan Sesetan sangat melelahkan pasukan Belanda, sehingga keesokan harinya pada tanggal 17 September 1906 pasukan Belanda lebih banyak tinggal di benteng untuk membahas taktik penyerangan terhadap kota dan ketiga puri Kerajaan Badung. Meskipun demikian, meriam artileri yang ditempatkan dekat benteng mulai ditembakkan bersama-sama dengan tembakan meriam dari kapal perang. Tembakan-tembakan meriam itu diarahkan ke Puri sekitar kota dan Puri kesiman.

Taktik untuk menyerang dan mengepung ibu kota dari sebelah utara atau dari belakang Puri Denpasar yang didahului dengan penyerangan ke Puri Kesiman, baru diputuskan pada tanggal 18 September 1906. Keputusan itu baru diambil dengan pasti setelah ada laporan dari mata-mata Belanda bahwa I Gusti Gde Ngurah Kesiman yang ikut menyerang benteng Belanda di Sanur telah terbunuh.

Pada Tanggal 18 September 1906, sejak jam 08.00 sampai dengan jam 18.00, meriam penembak yang teletak disebelah kanan benteng ditembak kearah kota. Sebanyak 216 tembakan meriam diarahkan ke Puri Pemecutan dan Denpasar, beberapa mengenai Puri dan lebih banyak jatuh diluarnya. Sebanyak 1.500 orang laskar yang tidak gentar menghadapi gertakan Belanda melalui tembakan meriam, kemudian memperkuat benteng pertahanan di tepi timur Kesiman, di dekat kebun kelapa antara Tepi sungai Ayung dan Desa Tangtu.

Pada tanggal 19 September, jam 07.45, Pasukan Belanda sudah siap menyerang Kesiman. Gerakan Pasukan Belanda dimulai dari Pantai menuju keutara. Sementara itu laskar Kerajaan Badung yang mempertahankan Desa Tangtu menyerang Rost Van Toningen pada batalyon 20 sehingga seorang prajurit Belanda luka berat. Serangan laskar Badung dapat dihentikan oleh 2 peleton batalyon 11 yang mengejar. Mereka melanjutkan serangannya untuk menduduki Puri Kesiman dengan kekuatan 3 batalyon yaitu batalyon 11 mengambil posisi sayap kanan, batalyon 20 ditengah dan batalyon 18 diposisi sayap kiri disebelah timur sungai Ayung.

Pada jam 10.45 kedudukan laskar kerajaan Badung sudah mendekati jarak 350 meter dari pasukan Belanda yang paling depan, sehingga asap mesiu yang mengepul sekitar kedudukan laskar Badung menjadi sasaran tembak pasukan Belanda. Laskar Badung maju dengan maksud melawan dengan sangat berani dan heroik, tetapi tembakan gencar mengenai mereka dan roboh. Kelemahan pada pihak laskar Badung terletak pada teknik persenjataan. Meskipun menggunakan meriam kecil (lila) dengan tembakan yang sangat lambat namun ternyata senjata ini menjadi pembangkit semangat untuk berperang. Semangat heroik yang rela berkorban, berperang sampai titik darah penghabisan dan pantang menyerah adalah kewajiban leluhur setiap laskar Badung di Kepisah maka Puri Kesiman dapat diduduki oleh tiga batalyon pasukan Belanda pada jam 15.30. Jatuhnya pertahanan di Puri Kesiman mempermudah pasukan Belanda kesebelah barat untuk menuduki Puri Denpasar dan Puri Pemecutan.

Pasukan Belanda bergerak kearah Barat meninggalgan Puri Kesiman dan menuju tepi Barat Desa Sumerta pada tanggal 20 September 1906, jam 07.00 bersamaan dengan gerakan pasukan, tembakan meriam dari benteng Belanda di Sanur diarahkan ke Puri Denpasar dan Pemecutan, sebanyak 60 peluru meledak di dalam dan sekitar puri sehingga menimbulkan kerusakan.

Laskar Badung ditepi barat Desa Sumerta melakukan perlawanan untuk mempertahankan tepi timur Denpasar. Pada jam 08.00 pasukan Belanda dibagi tiga bagian. Batalyon 18 berbaris kesebelah kiri menuju Desa Kayumas, batalyon 11 kesebelah kanan jalan (utara) menuju batas Timur Denpasar. Pada waktu batalyon 18 berangkat keselatan, sejumlah laskar Badung yang mempertahankan Kayumas menembak dengan meriam (lila) tetapi dibalas pasukan Belanda. Pada jam 09.00 Raja I Gusti Ngurah Denpasar telah mendengar bahwa pasukan Belanda telah masuk ke kota Denpasar. Di Puri Denpasar telah berkumpul keluarga dan pengikut setia Raja, kira-kira 250 orang, Raja memerintahkan untuk membakar Puri Denpasar.

Pada Jam 10.30, batalyon 11 pasukan Belanda telah menduduki perempatan. Pada jalan Denpasar menuju Tangguntiti. Pada jam 11.00 Raja dan Rombongannya keluar puri. Laki-laki dan Wanita semuanya membawa senjata yang terdiri atas keris dan tombak. Anak-anak juga demikian dan bayi digendong. Rombongan ini bergerak kesebelah utara melalui pintu gerbang Puri dan keluar jalan besar, sampai di persimpangan jalan Jero Belaluan. Rombongan meneruskan perjalanan sampai jarak sekitar 300 meter dari batalyon 11.

Rombongan diperintahkan untuk berhenti melalui penterjemah. Meskipun sudah berulang kali diperingatkan, tetapi rombongan maju terus hingga semakin dekat, sampai mjarak 100 meter, 80 sampai 70 langkah dari kedudukan pasukan Belanda, pada jarak terakhir, raja dan rakyat Badung berlari kencang dengan tombak dan keris terhunus menerjang musuh.

Saat itulah tembakan salvo dilepaskan sehingga beberapa orang jatuh tersungkur termasuk raja I Gusti Ngurah Gde Denpasar, Raja Badung Gugur. Pengikut yang masih hidup melanjutkan penyerbuannya dan tembakan gencar pasukan Belanda diteruskan. Pada waktu itulah terjadi peristiwa yang mengerikan bagi orang Belanda. Dengan Cara melawan Pantang menyerah, berperang sampai titik darah penghabiskan, raja dan rakyat Badung rela dan iklas membela kebenaran yang luhur. Tewas membela kebenaran adalah sorga bagi mereka dan keyakinan ini tetap teguh mereka pegang sampai saat terakhir, sesuai dengan ajaran agama mereka, Hindu.

Rombongan kedua dari Puri, kemudian muncul dijalan besar, dipimpim oleh saudara tiri raja yang masih berumur 12 tahun dengan tombak yang sangat panjang di tangan dan hampir keberatan, pasukan Belanda dikepung. Saat itu, komandan pasukan dan juru bahasapun memperingatkan agar berhenti, tetapi rombongan ini tidak menghiraukan dan menyerang dengan ganas. Satu persatu mereka gugur kena peluru. Tumpukan mayat sebelumnya semakin bertambah.

Sementara itu, di dekat perempatan jalan dari Denpasar menuju Tangguntiti dan Kesiman masih terjadi serangan laskar kerajaan Badung. Laskar Badung yang masih menduduki Jero Taensiat melakukan serangan sporadis terhadap kedudukan pasukan Belanda. Oleh karena peperangan yang tidak seimbang antara pasukan militer propesional lengkap dengan persnjatan modern pada waktu itu terhadap laskar konvensional yang hanya memiliki jiwa dan semangat pantang menyerah dalam mempertahankan kedaulatan negeri dengan segala patriotisme dan heroismenya, maka setiap serangan pelawanan laskar Badung dapat dijinakkan.

Pasukan Belanda bergerak keselatan menuju dan menduduki Puri Denpasar pada jam 13.00 dari depan Puri Denpasar, pasukan Belanda melanjutkan penyerangannya ke Puri Pemecutan pada jam 15.00.

Raja Badung dari Puri Pemecutan, I Gusti Gde Ngurah Pemecutan, memerintahkan untuk membakar Puri sebelum melakukan perlawanan terhadap pasukan Belanda. Pada jam 15.00 batalyon sudah meninggalkan halaman depan Puri Denpasar dan sampai di Puri Suci tidak terjadi perlawanan laskar kerajaan Badung, sebab konsentrasi pertahanan Kerajaan Badung berada disebelah kiri depan Puri Pemecutan. Tembakan gencar yang dilepaskan pasukan Belanda bertujuan membebaskan jalan didepannya dari serangan mendadak laskar Badung karena sejumlah laskar semakin mendekati kedudukan pasukan Belanda.

Laskar Kerajaan Badung yang bertahan diseberang sungai melepaskan tembakan kearah batalyon 18 setelah jarak tembak 700 meter dan tepat mengenai sasaran sehingga 2 orang dari pasukan Belanda menjadi korban. Dibalas dengan tembakan artileri meriam kaliber 3,7 mengakibatkan Laskar Badung berguguran.

Pasukan Belanda bergerak maju mendekati Puri Pemecutan dan pada waktu itu serangan laskar Badung dilakukan. Raja I Gusti Ngurah Pemecutan yang di usung dengan tandu berkumpul dengan para punggawa, istri, dan keluarganya di Puri Pemecutan. Semuanya bergerak menyongsong kehadiran pasukan Belanda.

Kelompok laskar di sana-sini bermunculan menyerang dengan tombak dan senapan dari jarak yang agak jauh. Rombongan raja bergerak secara perlahan mendekati pasukan Belanda. Setelah posisi mereka sangat dekat dengan posisi pasukan Belanda, raja pasukannya bergerak semakin cepat dan langsung menerjang pasukan Belanda. Pada pertarungan sengit itulah raja dan pasukannya gugur satu per satu. Akhirnya pada pukul 18.00 perlawanan laskar Badung di Pemecutan yang merupakan benteng terakhir terhenti. Belanda berhasil menduduki Puri Pemecutan.

Puputan Badung adalah sebuah bentuk perang perlawanan terhadap ekspedisi militer pemerintah kolonial Belanda V di Badung. Puputan Badung berarti pula bentuk reaksi terhadap intervensi penguasa Belanda terhadap kedaulatan masyarakat Badung. Bagi masyarakat Bali di Badung, puputan berarti juga sikap mendalam yang dijiwai oleh nilai-nilai luhur, yaitu ksatria sejati, rela berkorban demi kedaulatan dan keutuhan negeri (Nindihin Gumi Lan Swadharmaning Negara) membela kebenaran dan keadilan (Nindihin Kepatutan) serta berperang sampai tetes darah terakhir.

Oleh karena itu ”Puputan” yang menjadi tekad bersama raja-raja, para bangsawan dan seluruh rakyat di Badung sama sekali bukanlah refleksi keputusasaan, justru perang Puputan Badung 20 September 1906 merupakan fakta sejarah tak terbantahkan tentang jiwa kepahlawanan dan kemanunggalan raja dan rakyat Badung. Berdasarkan bukti-bukti historis yang ada, jelas bahwa raja-raja dan rakyatnya betul-betul tulus iklas dan berani (laskarya) melakukan perang ”Puputan” sebagai bentuk keputusan bersama untuk mempertahankan kedaulatannya dari Belanda.

Fakta sejarah Puputan Badung pada tanggal 20 September 1906, akan tetap abadi tidak saja dalam catatan sejarah perjalanan negeri ini, namun juga dalam hati sanubari rakyat di seluruh negeri. Perang yang menelan 7000 korban jiwa itu patut menjadi suri teladan tidak hanya bagi rakyat Badung, namun bagi seluruh insan tanah air di masa kini, untuk senantiasa berjuang mencapai cita-cita kemerdekaan Bangsa Indonesia sampai titik darah penghabisan.

Sumber:

https://www.badungkab.go.id (Website/Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Badung)

Label:

Kabupaten, Bali, Nusa Tenggara

Artikel Terkait:

SEJARAH KOTA DENPASAR

TAMAN PUJAAN BANGSA MARGARANA

SEJARAH KERAJAAN KLUNGKUNG

SEJARAH DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

SEJARAH DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

SEJARAH DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

SEJARAH DAERAH KABUPATEN BADUNG

SEJARAH DAERAH KABUPATEN BULELENG

SEJARAH DAERAH KABUPATEN BANGLI

SEJARAH DAERAH KABUPATEN GIANYAR